TEGAS.CO., KONAWE – Diakhir masa jabatan Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa, dirinya titip pesan kepada kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tenggara (Sultra), agar ada staf yang nakal, dilingkup Pemerintahan Konawe ditegur dan dibina.
Hal tersebut di ungkap KSK di Pendopo Kantor Bupati Konawe, saat ramah tamah Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra bersama forkopimda Kab. Konawe, Kab. Konawe Utara, dan Konawe Kepulauan, Senin 4 September 2023 lalu. Sebagai bentuk upaya dan langkah pencegahan tindak pidana di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe.
Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa menerangkan, Kab. Konawe merupakan salah satu Kabupaten yang banyak memberikan kontribusi besar diberbagai sektor, bagi pembangunan di Sultra.
“Mulai dari awal Pembentukannya sampai dengan saat ini, dan pada lima tahun terakhir ini sangat besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi Sultra,” jelasnya.
Lebih lanjut, Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini mengapresiasi atas dukungan Kejaksaan melalui kerjasama dibidang perdata dan tata usaha negara dengan kejaksaan negeri Konawe sejak dua tahun lalu dan dilanjutkan di Tahun 2023 ini.
“Untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kab. Konawe, sebagai bentuk upaya pencegahan dalam meminimalisasi risiko hukum,” ungkapnya.
Mantan Ketua DPRD Konawe dua Periode ini menyebut, beberapa pendampingan yang dilakukan kejaksaan negeri tinggi Konawe diantaranya, pada tahun 2021 membantu pembinaan terhadap tata kelola Pemeritahan Desa melalui program Jaksa (JAKSA KAWAL DESA) pada dinas pemberdayaan Masyarakat desa.
“Dan pada tahun anggaran 2022 lalu kejaksaan Negeri Konawe mendampingi kegiatan revitalisasi Kota Unaaha pada Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Kab. Konawe,” tuturnya.
“Serta di Tahun 2023 ini berdasarkan perjanjian kerjasama Hukum yang telah di tanda tangani antara pemerintah Kab. Konawe bersama Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 21 Juni 2023,” Tambahnya.
Dia juga menerangkan Kab. Konawe merupakan salah satu daerah kawasan industri pertambangan. Untuk itu, pria yang akrab disapa KSK ini berharap aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan , dapat membantu dan bersinergi dengan Pemerintah daerah Kab. Konawe dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembanguanan di Kab. Konawe.
“Khususnya dalam meningkatkan penerimaan daerah atas Dana Bagi Hasil (DBH) sektor Pertambangan dari Royalti dan Iuran tetap,” ucapnya.
Terkait hal tersebut kondisi saat ini, Kata Kery Pemda Konawe kesulitan mengidentifikasi data IUP yang beroperasi di Kab. Konawe.
“Kami berharap dapat difasilitasi melakukan Rekonsiliasi data IUP sektot pertambanga dengan pemerintah Provinsi Sultra dan Kementrian Pertambangan dan energi sumber daya mineral RI. Sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan penerimaan daerah dan negara yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Konawe,” imbuhnya.
“Saya sampaikan mohon maaf sekiranya dalam masa 10 tahun memimpin Konawe terdapat kekurangan dan kami juga menitipkan prestasi baik yang diperoleh Kab. Konawe untuk dipertahankan dan ditingkatkan,” tutupnya.
Penulis: Rico
Editor: Redaksi