TEGAS.CO,. SULAWESI TENGGARA – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar simposium nasional dengan tema “Mereka Faktor Penghalang Terwujudnya Provinsi Kepton dan Melirik Motivasi Sejarah Keharusan Daerah Istimewa Buton”.
Hal itu dilakukan guna mengumpulkan gagasan untuk mengawal pembentukan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton).
Giat yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin (25/9) itu juga merupakan bagian dari milad KAHMI ke 57.
Koordinator Presidium KAHMI Sultra, Ruksamin mengatakan bahwa tema yang diusung dalam giat tersebut bukan karena saat ini telah memasuki tahun politik.
Namun karena pandangan bahwa pemekaran Provinsi Kepton seakan-akan hanya dijadikan komoditas politik oleh orang-orang yang ada di pemerintahan.
“Terlepas bahwa pemekaran hari ini oleh pemerintah. Paling tidak kita sebagai masyarakat Sultra bagian dari Buton, sudah harus memikirkan kesiapan-kesiapan kita baik secara politik, akademik, dan lainnya,” kata Ruksamin.
Bupati Konawe Utara (Konut) dua periode itu menyatakan bahwa bagi KAHMI, kesultanan Buton adalah suatu sejarah luar biasa di Indonesia yang tidak bisa ditinggalkan.
Sehingga KAHMI berpikir bukan hanya sebagai Provinsi Kepton, tetapi agar menjadi Provinsi Daerah Istimewa (DI) Kepton.
Melalui simposium nasional itu, ungkap Ruksamin, KAHMI ingin mendengar masukan dari berbagai pihak termasuk dari pejabat Kesultanan Buton yang hadir.
“KAHMI serius akan mengawal ini. Bukan berarti apa yang kita hasilkan paling tidak dokumen-dokumen sampai akhirnya Insya Allah KAHMI akan melahirkan sebuah rancangan undang-undang tentang pemekaran Provinsi Daerah Istimewa Kepulauan Buton,” tegas Ruksamin.
Ia juga meminta dukungan dari Pemprov Sultra dengan harapan bukan untuk cepat memisahkan Kepulauan Buton dari wilayah Sultra, tetapi karena lelah melihat rencana tersebut hanya dijadikan wacana politik.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio mewakili Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto dalam sambutannya mengatakan bahwa pemprov akan terus mendukung kesepakatan-kesepakatan bersama yang telah dilahirkan sebelumnya. Termasuk kesepakatan yang akan lahir pada simposium nasional tersebut.
“Ini akan menjadi dokumen tambahan pelengkap untuk mempercepat keberadaan atau penetapan Provinsi Kepton sebagai provinsi baru di Nusantara ini,” ujar Asrun Lio
Publisher: Redaksi