TEGAS.CO., KENDARI – Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 segera digelar. Jelang operasi tersebut, Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Operasi Mantap Brata yang dihadiri Forkopimda se-Kendari di Aula Wira Pratama Polresta Kendari, Kamis (12/10/2023).
Kesempatan itu, Asmawa Tosepu mengatakan, di tahun 2024 nanti Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu serentak. Saat ini sudah berada dalam tahapan pemilu dan segera akan memasuki tahapan inti, meliputi pendaftaran dan penetapan calon presiden, wakil presiden, calon legislatif kabupaten/kota, provinsi, hingga DPR RI. Termasuk calon anggota perwakilan daerah (DPD).
Kini, kata dia, sedang menghadapi momen penting pesta demokrasi baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden yang akan dilaksanakan serentak 2024 nanti, maupun pelaksanaan pemilihan calon kepala daerah khususnya di Kota Kendari ini.
“Rapat koordinasi lintas sektoral ini menjadi penting, guna membahas persiapan pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka kseiapan Pengamanan Pemilu 2024,” katanya.
Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, katanya, perlu disiapakn langkah-langkah yang perlu diambil dengan seluruh instasi pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu. Tentunya dibutuhkan komitmen bersama.
Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari juga menganggarkan biaya pemilu dan pemilihan calon kepala daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp.49,9 miliar.
Kesapakatan itu tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diteken bersama Pemkot, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari di Ruang Samaturu Balai Kota Kendari, Kamis (5/10/2023).
Asmawa mengatakan, penandatanganan bersama NPHD bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan di Kota Kendari.
“Alhamdulilah berkat dorongan asistensi dari Ketua KPU Sulawesi Tenggara dan Ketua Bawaslu Sulawesi Tenggara bersama anggota, maka kesepakatan terkait anggaran yang dialokasikan darai APBD 2023 dan 2024 kepada penyelenggara pemilu dan pilkada sudah menemui titik kesepakatan,” ujarnya.
Menurut Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini, rencana dan persiapan yang baik, semua akan sia-sia apabila kondusifitas wilayah tidak bisa terjamin dan terjaga.
“Pemilu dan pilkada tahu 2024 meruapan salah satu program strategis nasional sehingga harus dipersiapkan dengan sebik-baiknya, baik dari aspek teknis maupun aspek pembiayaan,” katanya. (info)
REDAKSI