TEGAS.CO., KENDARI, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual, Senin (28/4/2025).
Rakor ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, dari Gedung Sasana Bhakti Praja di Jakarta. Sejumlah narasumber turut hadir, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP), Kepala Badan Pangan Nasional, serta pejabat dari Bulog dan Kementerian Perdagangan.
Dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra, jajaran Pemprov Sultra aktif mengikuti jalannya diskusi. Hadir pula perwakilan dari BPS, Bulog, Bank Indonesia, Dinas Ketahanan Pangan, dan instansi teknis lainnya.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah lebih agresif dalam menekan laju inflasi, mulai dari pengecekan harga langsung di pasar, pelaksanaan operasi pasar, hingga pemberian subsidi logistik.
Sementara itu, Deputi BPS Puji Ismartini melaporkan bahwa pada minggu keempat April 2025, sebanyak 18 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), termasuk Sulawesi Tenggara. Kabupaten Wakatobi tercatat mengalami kenaikan IPH tertinggi sebesar 4,52 persen, dengan komoditas utama penyumbang kenaikan yaitu bawang merah, cabai merah, dan beras.
Meski inflasi nasional menunjukkan tren positif, tantangan di daerah tetap nyata. Pemerintah daerah diharapkan tidak lengah dan segera bertindak konkret dalam menjaga stabilitas harga, terutama menjelang momentum besar seperti Lebaran dan tahun ajaran baru.
Perlu menjadi perhatian, bahwa penanganan inflasi di daerah membutuhkan inovasi adaptif, tidak hanya mengikuti instruksi pusat, tetapi juga responsif terhadap dinamika pasar lokal. Daya beli masyarakat harus menjadi fokus utama agar kesejahteraan tetap terjaga.
Komentar