TEGAS.CO., SULAWESI TENGGARA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan strategi pertumbuhan ekonomi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (26/5/2025).
Rakor yang dipimpin Mendagri Muhammad Tito Karnavian ini diikuti jajaran Pemprov Sultra dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi Sultra.
Rakor menghadirkan narasumber penting dari Bappenas, BPS, KSP, Kementerian Pertanian, dan Bapanas. Mendagri menekankan tanggung jawab kepala daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama kinerja.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak pada kesejahteraan masyarakat, sebaliknya pertumbuhan ekonomi rendah akan memperburuk kondisi sosial.
Mendagri menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional 8% pada 2029, membutuhkan kerja sama aktif kepala daerah.
Kemendagri tengah menyusun pendekatan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, berkaca pada keberhasilan pengendalian inflasi.
Kepala Bappenas, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, menekankan pentingnya pengendalian inflasi untuk keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi tinggi memengaruhi daya beli dan meningkatkan kemiskinan.
Ia mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga inflasi tetap rendah.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, memaparkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) M4 Mei 2025.
Sulawesi Tenggara termasuk daerah yang mengalami kenaikan IPH, terutama di Kolaka Timur, dipengaruhi oleh beras, cabai merah, dan cabai rawit.
Sekda Provinsi Sultra, Asrun Lio, menyatakan Pemprov Sultra akan membuat laporan rutin untuk memantau perkembangan inflasi, khususnya menjelang Idul Adha, guna mengantisipasi gejolak harga dan menjaga stabilitas ekonomi.
PUBLISHER: MAS’UD
Komentar