SULTRA, TEGAS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengambil langkah maju yang signifikan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Pelaksanaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Keputusan ini menandai pergeseran fokus dari sekadar memenuhi target kuantitatif menjadi penjaminan kualitas operasional, sebuah langkah proaktif yang menempatkan Sultra di garis depan implementasi kebijakan ekonomi nasional.
Pembentukan satgas pengawasan ini merupakan respons langsung terhadap mandat yang lebih luas dari Instruksi Presiden (Inpres) dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025.
Program KDMP sendiri dirancang sebagai instrumen vital untuk memutus rantai pasok yang panjang, memfasilitasi akses permodalan, dan mengangkat masyarakat pedesaan dari jerat kemiskinan.
Langkah Sultra dalam mengimplementasikan program KDMP bisa dilihat dalam dua fase yang berbeda namun saling melengkapi.
1. Fase Percepatan (Mei 2025): Fokus pada Kuantitas
Pada tahap awal, prioritas Pemprov Sultra adalah mempercepat pembentukan entitas koperasi untuk memenuhi target ambisius. Pada 21 Mei 2025, Satgas KDKMP dibentuk untuk mengejar target 2.285 koperasi di 17 kabupaten/kota.
Dengan hanya 700 koperasi yang terbentuk saat itu, tim percepatan ini berhasil menutup kesenjangan, terbukti dari capaian terbaru yang menunjukkan 99% koperasi di Sultra telah berstatus badan hukum.
2. Fase Pengawasan
Setelah berhasil memenuhi target legalitas, sebuah langkah strategis yang lebih cermat diambil. Pada Kamis, 4 September 2025, Pemprov Sultra membentuk Satgas Pengawasan Pelaksanaan KDMP, entitas baru yang berbeda dari tim percepatan sebelumnya.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa tugas utama satgas ini adalah “mendampingi hingga setiap koperasi dapat beroperasi secara optimal.”
Pergeseran ini menunjukkan bahwa Pemprov Sultra menyadari bahwa legalitas saja tidak cukup. Tantangan sesungguhnya adalah membuat koperasi-koperasi tersebut menjadi entitas yang produktif dan berkelanjutan, memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh para anggotanya.
Meskipun program ini memiliki landasan kebijakan yang kuat, implementasinya di lapangan tidak luput dari tantangan. Kendala utama yang dihadapi meliputi:
– Keterbatasan Anggaran Daerah: Banyak kabupaten/kota di Sultra yang bergantung pada transfer pemerintah pusat, membatasi ruang fiskal untuk kegiatan pendampingan dan pelatihan bagi pengurus koperasi.
– Kesenjangan Kesiapan SDM:
Luasnya wilayah Sultra dan keberadaan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) menyebabkan variasi besar dalam kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung di tingkat desa.
– Potensi Tumpang Tindih:
Ketiadaan regulasi yang jelas berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi antara Koperasi Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ada, yang bisa memicu konflik internal.
– Ancaman “Tengkulak Berdasi”: Ada kekhawatiran bahwa koperasi dapat dikuasai oleh segelintir elite lokal yang justru memanfaatkan program untuk keuntungan pribadi, merusak semangat gotong royong dan keadilan ekonomi.
Namun, dibalik tantangan tersebut, terdapat peluang besar. Koperasi KDMP dapat meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan, menstabilkan harga komoditas saat panen raya, serta menjadi pintu akses bagi masyarakat desa ke permodalan dengan bunga rendah.
Kesuksesan jangka panjang program ini akan sangat bergantung pada eksekusi yang cermat. Untuk itu, ada beberapa langkah yang perlu diambil oleh Pemprov Sultra:
– Mengamankan Pendanaan Khusus: Mengingat keterbatasan fiskal, Pemprov perlu mencari sumber dana alternatif untuk pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.
– Membangun Sinergi dengan BUMDes: Menyusun pedoman operasional yang jelas untuk membedakan peran KDMP dan BUMDes, mendorong kolaborasi alih-alih persaingan.
– Menerapkan Pengawasan Transparan: Satgas Pengawasan harus menetapkan indikator kinerja yang terukur dan mekanisme audit yang transparan untuk mencegah penyelewengan dana dan memastikan program tepat sasaran.
Pada akhirnya, pembentukan satgas pengawasan di Sultra adalah langkah maju yang progresif, menunjukkan pemahaman mendalam tentang kompleksitas implementasi program ekonomi nasional.
Keberhasilan program ini akan menjadi ujian sejati bagi kemampuan pemerintah dalam menerjemahkan kebijakan makro-ekonomi menjadi perubahan nyata di tingkat mikro, menciptakan pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.
PUBLISHER: MAS’UD
Komentar