KENDARI, TEGAS.CO – Di antara hiruk-pikuk Jakarta, di gedung megah yang menjadi dapur kebijakan energi nasional, seorang gubernur dari timur Indonesia datang membawa keresahan dan harapan. Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Gubernur Sulawesi Tenggara, melangkah mantap menuju ruang pertemuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Langkah yang tampak sederhana itu sejatinya adalah langkah panjang: langkah atas nama rakyat, atas nama daerah yang kaya tetapi belum sepenuhnya sejahtera.
Pertemuan itu hangat namun sarat ketegasan mempertemukan Andi Sumangerukka dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, didampingi dua sosok kunci. Dirjen Minerba Tri Winarno dan Dirjen Migas Laode Sulaiman. Mereka duduk dalam satu meja, membicarakan harta karun bumi Sulawesi Tenggara: nikel, emas, dan mineral lain yang selama ini menghidupi banyak industri, namun belum seutuhnya menghidupi daerah tempat mereka digali.
Sulawesi Tenggara bukan hanya kaya, ia melimpah. Namun di balik gunung yang dikeruk dan tanah yang dibalik, PAD (Pendapatan Asli Daerah) masih berlari terlalu pelan. Ada kewajiban-kewajiban perusahaan tambang yang belum sepenuhnya lunas, ada tata kelola yang masih butuh ditata ulang, dan ada lubang-lubang administrasi yang membuat daerah tidak memperoleh haknya secara utuh.
“Kita berharap potensi SDA pertambangan dapat dimaksimalkan, sehingga PAD meningkat dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Andi Sumangerukka, Selasa (4/11/2025).
Ada nada getir di balik ucapannya. Dalam delapan bulan menjabat, ia menemukan kondisi keuangan daerah yang “memprihatinkan”—kata yang tak pernah ringan diucapkan seorang gubernur. Ketegasan yang Jarang Didengar. ‘Jangan Terbitkan RKAB Sebelum Mereka Bayar!’
Sehari sebelum pertemuan dengan Menteri ESDM, Andi Sumangerukka menyampaikan pesan keras. jangan terbitkan RKAB dokumen vital yang menjadi tiket perusahaan untuk beroperasi kepada perusahaan yang belum melunasi kewajibannya.
“Saya minta Pak Menteri, jangan beri RKAB kepada perusahaan sebelum mereka melunasi kewajibannya kepada Sultra,” tegasnya. Sebuah ultimatum. Sebuah garis tegas yang selama ini nyaris tak pernah ditarik.
Di ruang pertemuan, nada itu diulang. Dan kali ini, Menteri ESDM mengangguk. Bahlil Lahadalia bahkan berkomitmen menindak perusahaan yang lalai.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
Tak Hanya Tambang, Listrik untuk 50 Desa
Selain soal tambang, pertemuan itu juga menyentuh kebutuhan yang lebih sunyi: listrik untuk desa-desa terpencil. Sebanyak 50 desa di Sultra akan disorot dalam program pengaliran listrik pada 2026–2027.
Bagi sebagian orang kota, listrik adalah rutinitas. Bagi warga desa-desa terpencil, listrik adalah harapan—untuk pendidikan, usaha kecil, hingga ruang-ruang kehidupan yang lebih layak.
Gubernur Andi Sumangerukka menyambut optimis. Program itu, katanya, bukan sekadar menghadirkan cahaya, tetapi menghadirkan kesempatan.
Upaya Andi Sumangerukka mengoptimalkan PAD tampak seperti kerja ekonomi, tetapi sebenarnya ia adalah kerja kemanusiaan: mengembalikan hak daerah, menata ulang keberlanjutan, dan memastikan kekayaan alam tidak hanya mengalir ke pusat atau perusahaan, tetapi kembali kepada warga yang hidup di sekitarnya.
Dengan tata kelola yang lebih jelas, kepastian hukum yang lebih kuat, dan komitmen bersama antara Pemprov dan Kementerian ESDM, Sultra berpeluang besar menjadi contoh baik pengelolaan SDA yang adil dan transparan.
Investor pun akan datang jika melihat pemerintahan yang disiplin dan tegas.
Masyarakat pun akan merasakan dampaknya dalam bentuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga peluang kerja yang lebih luas.
Di banyak desa, masyarakat menyimpan harap: semoga kekayaan tambang tidak hanya membawa suara bising alat berat, tetapi juga meninggalkan jejak kesejahteraan.
Mereka ingin melihat jalan yang membaik, sekolah yang layak, listrik yang menyala, dan lingkungan yang tetap terjaga. Mereka ingin tambang menjadi rahmat, bukan musibah.
Pertemuan di Jakarta itu mungkin hanya beberapa jam. Namun bagi daerah yang selama ini menunggu kejelasan, itu adalah awal dari perjalanan panjang menuju kesejahteraan yang lebih nyata.
Dan bagi Andi Sumangerukka, langkah itu bukan yang terakhir tetapi salah satu yang terpenting dalam upayanya menjadikan Sulawesi Tenggara lebih maju, lebih adil, dan lebih berdaya saing.
REDAKSI