KENDARI, TEGAS.CO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara (Sultra) menegaskan bahwa tidak ada kader maupun anggota DPRD dari fraksi PDIP di wilayah tersebut yang terlibat langsung dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan ini disampaikan oleh pengurus DPD PDIP Sultra, Agus Sanaa, menanggapi turunnya surat edaran dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP terkait larangan bagi kader untuk terlibat dalam program tersebut.
“Saya pastikan di Sulawesi Tenggara tidak ada kader atau anggota DPRD yang terlibat langsung (dalam pengelolaan MBG),” ujar Agus Sanaa saat memberikan keterangan kepada awak media di Kendari, Rabu (11/03/2026).
Agus menjelaskan, program MBG ini sudah berjalan kurang lebih satu tahun.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
Larangan dari DPP muncul menyusul adanya berbagai temuan dan keluhan masyarakat di beberapa daerah terkait pelaksanaan program tersebut, termasuk isu mengenai kualitas gizi dan sumber anggaran.
“Instruksi itu turun agar kader tidak terlibat di situ, karena anggaran MBG ini konon katanya diambil dari dana pendidikan yang mencapai ratusan triliun rupiah,” tambahnya.
Meskipun instruksi baru saja dikeluarkan, PDIP Sultra tetap melakukan pemantauan.
Jika ditemukan adanya kader yang sudah terlanjur mengelola unit usaha terkait MBG (seperti dapur umum) sebelum surat edaran terbit, partai tidak akan langsung menjatuhkan sanksi, melainkan meminta dilakukan pengalihan pengelolaan.
“Kalau ada yang terlibat langsung, misalnya dapur ini atas namanya setelah instruksi itu keluar, maka hal yang bisa kita lakukan adalah meminta kader yang bersangkutan untuk mengalihkan pengelolaannya kepada pihak lain,” jelas Agus.
Sejauh ini, berdasarkan pengamatan internal DPD PDIP Sultra, seluruh kader di Bumi Bahteramadhan dinyatakan patuh dan tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap instruksi DPP tersebut.
PUBLISHER: MAS’UD