KENDARI, TEGAS.CO – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra, Senin (6/4/2026), menyisakan sejumlah catatan kritis.
Meski dipenuhi dengan deretan angka pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, rapor merah pada sektor ketenagakerjaan menjadi “kerikil” dalam klaim keberhasilan Pemprov Sultra.
Dalam pidato yang dibacakan Wakil Gubernur Hugua, Gubernur Andi Sumangerukka membanggakan lonjakan pertumbuhan ekonomi Sultra yang mencapai 5,79%, melampaui capaian tahun sebelumnya.
Sektor industri pengolahan menjadi primadona dengan pertumbuhan fantastis sebesar 14,91%.
Namun, optimisme tersebut tampak kontras dengan realitas pasar kerja.
Di tengah ekonomi yang melaju kencang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) justru naik menjadi 3,31%.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
Hal ini memicu pertanyaan mengenai kualitas investasi dan pertumbuhan yang ada di Sultra.
Apakah pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh industri pengolahan (hilirisasi) tersebut benar-benar dinikmati tenaga kerja lokal, atau justru bersifat capital intensive (padat modal) yang minim serapan keringat rakyat sendiri?
Dari sisi fiskal, kinerja keuangan Pemprov Sultra juga belum mencapai titik optimal.
Realitas realisasi belanja daerah yang hanya menyentuh angka 90,68% dari target Rp4,697 triliun menunjukkan adanya sisa anggaran yang tidak terpakai (Silpa) yang cukup besar.
Ketidakmampuan menyerap anggaran hingga 100% ini sering kali menjadi indikasi adanya hambatan birokrasi atau perencanaan yang kurang matang.
Baca juga ini 👇👇👇
https://tegas.co/2026/04/07/wagub-sultra-pastikan-tambahan-anggaran-sekretariat-dprd-dibahas-di-apbd-p-2026/
Di saat Gubernur mengakui “belum semua aspirasi masyarakat terpenuhi karena keterbatasan sumber daya,” mengendapnya dana sekitar 9,32% dari total pagu belanja tentu menjadi ironi yang patut dipertanyakan akuntabilitasnya.
Penurunan Kemiskinan: Signifikan atau Sekadar Statistik?
Pemprov mengklaim berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 10,14%. Meski secara statistik jumlah penduduk miskin berkurang 9.120 orang, angka kemiskinan di Sultra masih berada di atas dua digit.
Penurunan sebesar 0,49% dalam satu tahun dinilai banyak pihak masih terlalu lambat jika dibandingkan dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) Sultra yang melimpah.
Menanti Taring DPRD
Gubernur kini melemparkan bola panas ke meja DPRD Sultra, menanti rekomendasi strategis untuk program ke depan.
Publik kini menunggu, apakah para wakil rakyat akan memberikan catatan kritis yang tajam atas ketimpangan pengangguran dan serapan anggaran ini, ataukah LKPJ ini hanya akan menjadi seremoni tahunan tanpa evaluasi substansial.
Kemajuan Sultra tidak bisa hanya diukur dari angka di atas kertas, melainkan dari sejauh mana “kue” pembangunan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga ke pelosok pedesaan, bukan sekadar menjadi angka cantik di tabel Badan Pusat Statistik (BPS).
PUBLISHER: MAS’UD