KENDARI, TEGAS.CO – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr. Ir. Hugua, M.Ling, akhirnya buka suara menanggapi isu mengenai minimnya alokasi anggaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra.
Hugua menegaskan, mekanisme penambahan anggaran tersebut telah masuk dalam skema perencanaan pemerintah daerah, namun harus melalui prosedur formal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2026.
Tonton video tiktok tegas.co di bawah ini 👇👇👇👍
Dalam keterangannya, Hugua menekankan pentingnya kepatuhan terhadap tahapan sistem pemerintahan daerah.
Menurutnya, setiap pengalokasian dana tambahan tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus menunggu jadwal pembahasan resmi.
“Anggaran untuk Sekretariat DPRD Sultra akan dibahas dalam kerangka perubahan anggaran,” ujar Hugua usai menghadiri rapat LKPJ Gubernur Sultra di Gedung DPRD, Senin (6/4/2026).
Lebih lanjut, mantan Bupati Wakatobi dua periode ini menjelaskan, saat ini Pemerintah Provinsi Sultra sedang dalam proses menyusun draf perubahan tersebut.
Ia memproyeksikan pembahasan intensif bersama legislatif akan dimulai menjelang akhir tahun. Direncanakan pada bulan September 2026.
” Saat ini sedang dalam tahap penyusunan oleh tim anggaran pemerintah daerah. Harus selaras dengan draf yang diajukan dan memiliki payung hukum yang kuat. Kita lihat nanti di APBD Perubahan. Itu kan prosesnya akan dibahas nanti sekira bulan September untuk anggaran perubahan mereka,” jelasnya kepada awak media ini.
Langkah untuk memasukkan tambahan anggaran ke dalam APBD-P dipandang sebagai upaya strategis agar setiap sen dana yang dikucurkan memiliki akuntabilitas yang jelas.
Meski Hugua belum merinci besaran nilai tambahan yang diusulkan, ia meminta semua pihak terkait untuk bersabar menunggu proses koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif rampung.
Hal ini dilakukan guna memastikan teknis penyaluran anggaran tepat sasaran dan terencana dengan baik.
PUBLISHER: MAS’UD