KENDARI, TEGAS.CO – Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Ridwan Badallah, angkat bicara mengenai penataan kawasan eks MTQ Kendari.
Ia menegaskan, langkah yang diambil pemerintah adalah bentuk tata kelola, bukan penggusuran seperti yang dikhawatirkan sejumlah pihak.
“Pemerintah akan mencarikan solusi. Ada beberapa titik yang bisa ditata kelola di sana. Yang pasti, mereka harus nurut karena ini keputusan pemerintah, keputusan negara,” ujar Ridwan saat dikonfirmasi awak media usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Sultra dengan pelaku UMKM Kendari pada Rabu 22 April 2026.
Ridwan meluruskan penggunaan diksi “penggusuran” yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, pemerintah provinsi justru ingin memfasilitasi para pedagang agar lebih terorganisir dengan memindahkan mereka ke area yang telah disiapkan.
“Tidak ada gusur, ini bahasa yang salah. Hanya tata kelola. Kita pindahkan mereka ke dalam. Masih ada beberapa space yang kosong yang bisa ditempatkan di situ. Jadi semua akan dapat tempat, tapi harus ikut aturan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan, pihaknya akan melakukan kurasi ketat terhadap para pedagang.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa yang menempati kawasan tersebut adalah benar-benar pelaku UMKM yang layak.
Selain penempatan, faktor biaya sewa atau retribusi juga menjadi perhatian serius dalam proses kurasi ini.
Ia berharap harga yang ditetapkan nantinya tidak memberatkan para pedagang.
“Kita kurasi betul harganya per bulan. Jangan sampai tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Kita harus pikirkan keuntungan mereka berapa, karena tidak semua UMKM itu punya modal besar, ada juga yang pinjam duit,” tambahnya.
PUBLISHER: MAS’UD