Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka saat menerima adik-adik mahasiswa dari BEM UHO, UMK, dan IAIN Kendari untuk berdiskusi secara terbuka di ruang kerja gubernur pada Jumat 22 Mei 2026. Foto: DOK
KENDARI, TEGAS.CO – Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berkomitmen penuh untuk terus membuka ruang komunikasi yang inklusif dengan seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda.
Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR), saat menerima kunjungan silaturahmi dari perwakilan mahasiswa dan pemuda di Kota Kendari pada Jumat, 22 Mei 2026.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, kritis, dan penuh semangat tersebut, Gubernur ASR mendengarkan langsung berbagai keluh kesah, harapan, masukan, serta kebutuhan masyarakat yang disuarakan oleh para mahasiswa demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara ke depan.
“Bagi saya, kritik, masukan, dan aspirasi mahasiswa adalah energi penting untuk membangun Sulawesi Tenggara yang lebih baik. Saya percaya, pemerintah tidak boleh menutup telinga terhadap suara rakyat. Karena itu, setiap keresahan masyarakat yang disampaikan mahasiswa akan menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi kami dalam mengambil kebijakan,” ungkap ASR di Kendari.
Di tempat yang sama, perwakilan mahasiswa menyampaikan apresiasi mendalam atas program-program pemerintah yang selama ini dinilai sangat mendukung kemajuan daerah.
Bahkan, salah satu perwakilan mahasiswa mengapresiasi keberanian Gubernur yang kerap menggunakan dana pribadi demi kepentingan masyarakat luas.
“Momen ini sangat kami tunggu untuk bisa berdiskusi langsung. Kami melihat banyak program yang dikeluarkan, bahkan menggunakan dana pribadi. Bagi kami, ini hal yang sulit dilakukan oleh seorang pemimpin jika tidak ada keikhlasan,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa.
Meski memberikan apresiasi, para mahasiswa tetap bersikap kritis dengan memberikan masukan terkait penyaluran program beasiswa, khususnya bagi jenjang Strata 3 (S3).
Mereka berharap pemerintah dapat meninjau kembali sistem seleksi agar bantuan pendidikan tersebut bisa lebih tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka menyambut baik evaluasi yang diberikan dan menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan yang mungkin ada pada tim seleksi.
Ia menjelaskan, dinamika di lapangan seringkali terjadi karena perbedaan waktu status kelulusan saat pendaftaran dibuka.
“Ada yang protes, merasa punya hak karena saat mendaftar statusnya memang belum lulus. Mereka juga mengeluarkan biaya mandiri untuk kebutuhan jurnal dan lainnya. Ini menjadi catatan bagi kami untuk terus memperbaiki sistem ke depan,” jelasnya.
Selain membahas sektor pendidikan, pertemuan tersebut juga disinggung tantangan kesehatan daerah, khususnya terkait penanganan kasus HIV/AIDS yang saat ini didominasi oleh kelompok laki-laki dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak.
Isu ketersediaan lapangan kerja bagi para lulusan baru juga menjadi topik utama yang hangat didiskusikan.
Mahasiswa berharap pemerintah dapat membangun nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan berbagai perusahaan atau dinas terkait demi memperluas penyerapan tenaga kerja lokal.
Menjawab tantangan lapangan kerja tersebut, Gubernur ASR memaparkan sejumlah strategi konkret yang sedang dijalankan pemerintah daerah.
Di sektor eksternal, pihaknya telah bergerak cepat dengan menjalin kerja sama bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di tingkat pusat.
“Saya sudah menandatangani MoU dengan Kemenaker. Saat ini, ada 12 negara yang menyatakan siap menerima dan memfasilitasi tenaga kerja kita untuk berangkat ke luar negeri. Salah satu sektor yang paling banyak dibutuhkan adalah tenaga kesehatan,” ungkap ASR.
Gubernur menambahkan, program ini sejalan dengan visi pemerintah pusat di bawah arahan Presiden Prabowo yang menaruh perhatian besar pada sektor tersebut.
Untuk mendukung kesiapan wilayah, pemerintah daerah akan memfasilitasi tempat-tempat pelatihan kerja bagi para calon tenaga kerja agar memiliki kompetensi yang mumpuni.
Tidak hanya membuka peluang ke luar negeri, Gubernur ASR juga menerapkan aturan tegas bagi para investor yang ingin membangun kawasan industri di Sulawesi Tenggara.
Ia menekankan tidak akan mengeluarkan izin jika pihak perusahaan tidak memiliki komitmen kuat untuk memberdayakan masyarakat lokal.
“Pabrik-pabrik yang mengajukan izin ke saya, tidak ada yang saya terima jika tidak punya komitmen untuk menerima masyarakat kita bekerja di tempat mereka. Tugas saya adalah menyiapkan tempat pelatihan, agar anda semua siap menjadi tenaga kerja yang kompeten,” tegasnya.
Di akhir pertemuan, Gubernur kembali menegaskan, seluruh langkah dan kebijakan yang diambilnya didasari oleh rasa ikhlas untuk melihat masyarakat hidup lebih sejahtera dan mandiri.
Pintu Pemerintah Provinsi Sultra akan selalu terbuka lebar untuk dialog demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.
PUBLISHER: MAS’UD
Komentar