
KENDARI, TEGAS.CO – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya untuk memperkuat dan mengoptimalkan delapan program kerja prioritas guna mendukung percepatan pembangunan daerah.
Langkah refleksi dan penajaman arah kebijakan ini disampaikan dalam apel pagi jajaran ASN Disperindag Sultra.
Kepala Disperindag Sultra, Dr. Ir. Sukanto Toding, MSP, MA pada pada saat apel pagi bersama jajaran, Selasa (1/9/2026) menyampaikan, seluruh program yang telah berjalan selama dua triwulan terakhir perlu dievaluasi secara berkala agar intervensi pemerintah memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
Delapan fokus strategis tersebut mencakup penegakan disiplin pegawai, pengendalian inflasi, penguatan perdagangan ekspor, hilirisasi industri kecil menengah (IKM), perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, pendampingan legalitas usaha, hingga peningkatan kualitas kemasan produk.
“Program yang sudah kita jalankan jangan berhenti pada pelaksanaan kegiatan. Kita harus lanjutkan, kita evaluasi, dan kita optimalkan sesuai dengan tugas dan kewenangan kita. Yang sudah baik kita tingkatkan, yang masih kurang kita perbaiki, dan setiap program harus mempunyai tindak lanjut serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegas Sukanto Toding di hadapan jajaran pegawai.
Pada aspek tata kelola birokrasi, penegakan disiplin aparatur diarahkan untuk mendukung penerapan sistem meritokrasi berbasis kinerja dan kompetensi.
Sedangkan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, Disperindag Sultra konsisten melakukan pengendalian inflasi lewat pemantauan harga berkala, pengawasan rantai distribusi, serta penyelenggaraan operasi pasar murah secara terpadu.
Di sektor perdagangan luar negeri, dorongan ekspor diperkuat melalui fasilitas Gerai Ekspor Sultra (GETRA) dan kemudahan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).
Kebijakan ini diprioritaskan untuk meningkatkan porsi ekspor komoditas non-tambang, seperti sektor pertanian, perikanan, dan produk olahan lokal.
Selain itu, sinergi hilirisasi IKM disiapkan guna mendukung Program Rumah Layak Huni (PRLH) melalui pembinaan ekonomi produktif bagi penerima manfaat.
Pelayanan pengujian mutu di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) juga terus ditingkatkan, sejajar dengan pendampingan legalitas izin usaha (NIB, PIRT, Halal) serta modernisasi kemasan produk IKM agar mampu menembus pasar ritel modern dan ekspor.
PUBLISHER: MAS’UD







Komentar