tegas.co, KENDARI, SULTRA – Sidang paripurna di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang di hadiri Gubernur Sultra H. Nur Alam SE di warnai aksi unjuk rasa dari belasan mahasiswa. Kehadiran pengunjuk rasa di DPRD Sultra tersebut dalam rangka menyampaikan tuntutan kepada wakil rakyat agar menyampaikan aspiranya ke KPK RI untuk segera menuntaskan kasus dugaan pencucian uang yang di lakukan Gubernur Sultra H. Nur Alam.
FOTO : HERMAN
Pengunjuk rasa yang di koordinatori Bram Barakatino mengungkapkan bawa, seorang Gubernur yang sudah tersangka kasus pencucian uang di KPK RI seharus sudah diproses.
Namun langka pendemo untuk masuk di DPRD Sultra, terhalan oleh barikade Polisi dan satpol PP.
Ditutupnya pagar pintu masuk DPRD membuat Bram Barakatino dan kawan-kawan memaksa masuk, namun hal itu tidak dapat dilakukan dengan penjagaan ketat dari aparat.
Upaya paksa yang dilakukan tersebut, membuat kericuhan tidak dapat terhindarkan. Hal itu dipicuh dengan tidak adanya izin dari Kepolisian tentang akasi unjukrasa tersebut. Meski Koordinator Lapangan Bram Baraklatino mengaku, bahwa pemberitahuan terkait aksi untuk rasa dengan tuntutan agar Gubernur Nur alam segera untuk dip roses di KPK sudah dilakukan di Mapolres Kendari.
Tonton videonya
Satpol PP yang bertugas di DPRD Sultra tidak menerima, jika Gubernur Sultra di sebut sebagai koruptor langsung memukul mundur pengunjuk rasa, sehingga belasan pengunjuk rasa langsung lari tunggang langgang meninggalkan kendaraan roda empat yang di lengkapi dengan sound sistemnya.
“Pukul saja itu pendemo. Mereka tidak pinya izin. Jangan datang di DPRD berdemontrasi kalau hanya memaki-maki orang saja,”Teriak salah seorang Satpol PP.
Teriakan satpol PP tersebut memantik seluruh anggotanya untuk memukul mundur pengunjuk rasa dan langsung melakukan pengejaran. Petugas kepolisian dari polsek Mandonga dan dari Polres Kendari mengamankan sejumlah pengunjuk rasa dan anggota satpol PP yang melakukan pengejaran.
FT / HERMAN