tegas.co. KONSEL. SULTRA – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menghasilkan rekomendasi kritikan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Konsel tahun 2016.
FOTO : MAHIDIN
Hal tersebut disampaikan oleh, Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo S.Sos M.Si saat memimpin rapat paripurna rekomendasi LKPJ Pemda Konsel tahun 2016. Rabu (03/5/2017).
Dimana, Irham Kalenggo mengkritik agar semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Konsel, agar senantiasa bekerja dengan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, ujarnya.
Lanjut dia, atas nama lembaga DPRD kami meminta kepada Pemda Konsel agar dapat menegur beberapa rekanan atau kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaan yang telah dimenangkannya dalam lelang. Pemda harus berani menegur dan kalau perlu blacklist perusahaannya, terang Ketua Partai Golkar Konsel itu.
Senada dengan itu, Fraksi Persatuan Bintang Sejahtera melalui juru bicaranya, Tri Haryono merekomendasikan agar pemerintah daerah menindak lanjuti hasil pengawasan dewan. Seperti, bantuan bantuan pendidikan yang tidak tersalur ke siswa yang terdapat disekolah-sekolah, terangnya.
Diharapkan Pemda Konsel kedepan dapat mendorong komitmen SKPDnya, untuk lebih tertib dalam mengelolah administrasi serta aset daerah. Agar harapan pemda untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dapat diwujudkan, tambah salah seorang anggota DPRD Konsel, Syamsu. SP.
Menurut, Syamsu. SP, Bupati harus segera melakukan evaluasi serta monitoring secara berkala soal tata kelola keuangan dan aset di tiap-tiap SKPD, agar harapan Pemda terlaksana dengan baik seperti yang diharapkan, jelasnya.
Mendapat kritikan dari DPRD, Bupati Konsel, H Surunuddin Dangga ST MM berjanji apa yang menjadi rekomendasi oleh dewan akan menjadi perhatian dan prioritas bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikannya, ungkap H. Surunudin Dangga dalam sambutannya.
Menyangkut dengan rekomendasi adanya bantuan pendidikan yang tidak tersalurkan, dirinya mengaku tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi bagi aparatnya jika itu terbukti mereka lakukan. Kalau terdapat aparatur yang melakukan penyelewengan anggaran baik itu kadis, camat, kepala sekolah dan desa saya tidak segan segan berhentikan, tegas mantan Ketua DPRD Konsel itu.
MAHIDIN / HERMAN
