oleh

Tuding Menteri Dukung Kudeta di Partai Demokrat, AHY Surati Presiden

Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat Konferensi Pers

TEGAS.CO,. JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menggelar rapat pimpinan yang dilakukan secara khusus untuk menyikapi perkembangan situasi terkini di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin (1/2/2021).

Dalam keterangan persnya, AHY, sapaan akrab Agus Harimurti Yudhoyono putra ke-6 Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, mengungkapkan ada ‘kudeta’ yang direncanakan terhadap Partai Demokrat. Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan partai dari tangannya yang dapat merusak dan mengancam kedaulatan serta eksistensi partainya.

Iklan Mubar Iklan Mubar

“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gerakan itu sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi. Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah” (presumption of innocence) dalam permasalahan ini,” ujar AHY saat live di akun Youtube resmi miliknya.

Tadi pagi ia langsung mengirimkan surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran berita yang didapatkan.

“10 hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah maupun cabang. Tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis”, katanya.

“Dimana gabungan dari pelaku gerakan ini ada lima orang dengan perincian satu kader Partai Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” lanjutnya.

Menurut dia, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada DPP merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat. Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang.

“Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB). Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk “memenuhi syarat” dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar,”sambungnya.

“Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya. Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat,” ujarnya.

Ia berharap semua itu tidak benar. Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader Partai yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian.

“Sebenarnya, kami sudah mencium gejala ini, sejak satu bulan yang lalu. Pada awalnya, kami menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka. Tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan, yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu, maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam,” tegasnya.

AHY membeberkan keberadaan gerakan itu justru akan membuat DPP akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai. Ia yakin, tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional, oleh pihak manapun. Ia akan mempertahankannya dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang, pranata hukum serta ikhtiar politik yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, moral dan etika.

“Tentu kami akan bersikap tegas. Namun, Insy Allah, Partai Demokrat akan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban, bukan kekerasan dan kegaduhan sosial, yang mungkin saja akan mengganggu situasi nasional, yang tengah menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dewasa ini,” lengkapnya..

Secara internal, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai tengah bekerja melalui mekanisme dan proses yang diatur oleh konstitusi partai atau AD & ART, untuk menindaklanjuti laporan atas gerakan ini, sehingga segala sesuatunya dapat kami pertanggungjawabkan. Bersamaan dengan itu, kami juga telah mengonsolidasikan partai kami yang tengah menghadapi ancaman serius ini.

Lebih lanjut, AHY mengucapkan rasa syukur kepada para pimpinan dan kader Demokrat yang telah menolak dengan tegas; segala niat, upaya dan gerakan untuk mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. Ia bahkan telah menerima surat pernyataan kesetiaan dan kebulatan tekad dari seluruh pimpinan di tingkat daerah dan cabang di seluruh Indonesia untuk tunduk dan patuh kepada Partai Demokrat dan kepemimpinan hasil Kongres V.

“Dengan kata lain, Insya Allah, gerakan ini dapat ditumpas oleh kesetiaan dan kebulatan tekad seluruh pimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah dan cabang, serta para kader Demokrat lainnya di berbagai wilayah. Kepada para pelapor, baik pimpinan daerah dan cabang, maupun para kader lainnya, atas nama pimpinan Partai Demokrat, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kepada seluruh kader Demokrat, saya menginstruksikan merapatkan barisan, dan tetap mempertahankan soliditas yang telah terbangun ini, serta terus bersatu, dan senantiasa memperjuangkan harapan rakyat Indonesia”, harapnya.

“Kita jangan gentar menghadapi ujian dan tantangan ini, karena meski Demokrat diganggu, justru akan membuat Demokrat semakin kuat. Sejarah mengatakan, tidak ada partai yang kuat, tanpa cobaan yang berat”, tutup Alumni Akmil itu.

FAISAL / YA

Komentar

Iklan Kominfo Sultra