TEGAS.CO., KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara mendukung Program Berwisata di Indonesia Aja atau disingkat BBWI dari pemerintah pusat.
Terkait program pemerintah pusat tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Belli yang diwakili oleh Kepala Bidang (Kabid) Promosi, Andi Syahrir mengatakan, pertama mereka telah melakukan revitalisasi anjungan Provinsi Sultra Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.
“Ini adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendorong bagaimana kita Berwisata di Indonesia Aja,” ujarnya, Senin (5/12/2022).
Syahrir menambahkan, khusus di Sultra untuk mendukung program BBWI pihaknya juga telah mempunyai program 7 Wonders atau 7 lokasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sultra.
“Tujuh wisata unggulan yang ada di Sulawesi Tenggara yang menopang Wakatobi sebagai pusat pengembangan pariwisata nasional,” katanya.
Tujuh Wonders yang dimaksud yaitu obyek wisata Keraton Buton di Kota Baubau, Pulau Anoa di Kolaka, Pantai Toronipa-Labengki di Konawe Utara (Konut), Kawasan Karst Masalili-Liangkabori di Muna, Kep.Selat Tiworo di Muna Barat, Matarombeo dan Wawolesea di Konut, dan Rawa Aopa Watumohai di Konawe Selatan (Konsel).
Seperti diketahui, hari Jumat pekan lalu, Gubernur Sultra Ali Mazi bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Menteri Luhut meminta pemerintah daerah menganggarkan program Bangga Buatan Indonesia/Produk Dalam Negeri (BBI/PDN) dan Bangga Berwisata di Indonesia Aja (BBWI).
“Pemerintah provinsi/kabupaten/kota agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program BBI/PDN dan BBWI,” ujar Luhut.
Untuk itu, Luhut meminta pemerintah daerah membuat Surat Keputusan Tim Gernas BBI, PDN, dan BBWI yang melibatkan kabupaten/kota dan menghimpun data UMKM/IKM/Artisan dari kabupaten/kota untuk digunakan sebagai baseline untuk pelatihan, pendampingan, permodalan dan pembukaan akses pasar.
“Kemendagri harus memastikan Pemda agar mengintegrasikan program BBI/PDN dan BBWI ke dalam rencana kerja dan anggaran daerah pada 2023,” pintanya.
Dan menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian lembaga Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan di daerah, top brands, asosiasi, komunitas, BUMN, dan media.
REDAKSI