Example floating
Example floating
Iklan ramadhan 2024 arkam
Sulawesi Tenggara

Rakor Inflasi, Pemprov Sultra Siap Laksanakan Arahan Presiden

358
×

Rakor Inflasi, Pemprov Sultra Siap Laksanakan Arahan Presiden

Sebarkan artikel ini
Rakor Inflasi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara daring, Senin (13/2/2023). Foto: Dinas Kominfo Sultra @ 2023

TEGAS.CO., KENDARI – Jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) siap meneruskan arahan Presiden Jokowi dan Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) terkait pengendalian inflasi daerah kepada Gubernur Ali Mazi sebagai Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Hal tersebut disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sultra Hj Yuni Nurmalawati, saat mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar Kemendagri secara daring, Senin (13/2/2023).

Di kesempatan itu, Yuni menyampaikan laporan sekretariat TPID atau biro ekonomi terkait beberapa catatan sesuai dengan perkembangan inflasi di Sultra

“Dapat dilaporkan bahwa inflasi Sultra saat ini 6,57 persen atau turun dibadingkan bulan desember kemarin sebesar 7,39 persen, artinya inflasi 0,29 persen ini dipantau oleh dua Kota di Sulawesi Tenggara yaitu Kota Kendari 6,54 perseb atau deflasi 0,23 persen, Kota Bau-Bau 6,66 persen atau deflasi 0,44 persen.

Untuk pertumbuhan ekonomi di Sultra, Yuni mengatakan, berada diangkah 5,30 persen dan komoditas penyumbang inflasi tercatat antara lain beras, rokok, sayur bayam, bahan bakar rumah tanggah gas, serta sektor perikanan yaitu ikan kembung.

Pemprov Sultra kembali mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Rakor ini membahas langkah konkret Pengendalian Inflasi di daerah yang setiap pekan melalui zoom meeting dilaksanakan di Aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra.

Rakor Inflasi
Jajaran pejabat terkait Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Forkopimda mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara daring, Senin (13/2/2023). Foto: Dinas Kominfo Sultra @ 2023

Acara yang dipimpin Kemendagri RI Tito Karnavian, dihadiri sejumlah pejabat Kementerian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Mabes Polri, TNI, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, Bank Indonesia, dan Gubernur, Bupati serta Wali Kota se-Indonesia.

Di tempat terpisah, jajaran Pemprov Sultra yang turut hadir Biro Perekonomian Prov Sultra Iwan Susanto, dan Perwakilan BI Sultra Rangga Widyatama, Selain itu hadir juga Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra Hj. Trinop Tijasari, Disperindag Sultra Windi Dianovita, Kepala Staf Korem (Kasrem) 143/Ho Ari P. Sakti , Kepala Seksi Teritorial (Kasi Ter) Korem 143/Ho Kolonel Inf Nanang, dan Sekdis Tanaman Pangan Sultra Ari Sismanto, serta beberapa pejabat terkait.

Mengawali rakor rutin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, hasil BPS menunjukan tren yang sangat baik yaitu diawal Januari angkah inflasi 5,28 persen, karena berkat kerja sama pusat dan daerah.

Mendagri Tito mengatakan, Presiden Jokowi mengapresiasi atas kerja-kerja yang dilakukan pemerintahan di daerah, saat berkunjung ke sejumlah daerah akan mengecek langsung harga-harga ke pasar.

“Presiden sangat paham harga beras premium misalnya hapal dengan harga cabai, bawang merah, telur, ayam ras, dan daging sapi dan Bapak Presiden berkunjung ke sejumlah daerah,” kata Mendagri Tito.

Kunjungan pertama Presiden, di Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara (Sumut) khususnya memantau harga-harga yang relative terkendali dan juga ketersediaan barang pangan relative baik. Kunjungan kedua, di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh untuk mengecek harga cabai, beras, minyak goreng dan harganya relatif stabil di angkah 4,98 persen.

Sementara itu, paparan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa M. Habibullah menyampaikan, secara nasional, kenaikan harga tertinggi terjadi di Kota Solok, Sumatera Barat (Sumbar) dengan nilai Iph 7,25. Sedangkan penurunan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Serem bagian Barat, Maluku dengan nilai Iph 6,78 persen.

“Kita lihat komoditas beras ada 18 Provinsi yang mengalami kenaikan harga, bawang merah 13 Provinsi dan minyak goreng di 11 Provinsi serta level Kabupaten/kota untuk beras menyumbang kenaikan harga di 147 Kabupaten/Kota, bawang merah di 130 Kabupaten/Kota dan minyak goreng 105 Kabupaten/Kota,” katanya.

Kemudian disusul cabai merah merupakan komoditas yang fluktuasi harganya cukup signifikan selama minggu ke-2 Februari 2023, terjadi di 101 Kabupaten/Kota (11 Provinsi) di Indonesia.

Sedangkan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitasi Pangan I Gusti Ketut Astawa mengatakan, potensi pangan yang perlu diwaspadai yaitu pertama, beras premium dan beras medium sudah di atas harga eceran tertinggi.

“Walaupun beras premium rata-rata di posisi Rp 12.800 per kg sementara beras medium masih tinggi dengan harga Rp. 11.660 per kg secara nasional yang menjadi tugas kita semua melakukan pengendalian harga agar turun artinya terkoreksi dengan harga ditingkat masyarakat bisa kita kendalikan,” tuturnya.

Setelah beras, diikuti harga minyak goreng curah dan minyakkita mengalami kenaikan di bulan Desember di mana kenaikan disebabkan permintaan yang cukup tinggi dan upaya mitigasi pemerintah memaksimalkan penyaluran DMO baik dalam bentuk curah maupun kemasan utamanya dalam menjaga pasokan minyak goreng menjelang puasa dan lebaran.

Rakor Inflasi
Di kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan laporan sekretariat TPID atau biro ekonomi terkait beberapa catatan sesuai dengan perkembangan inflasi di Sulawesi Tenggara kepada Kementerian Dalam Negeri. Foto: Dinas Kominfo Sultra @ 2023

Ketiga lanjutnya, gula pasir konsumsi dengan harga eceran nasional Rp 14.382 kg, langkah yang dilakukan pemerintah pusat menyiapkan cadangan yang sebesar 1,5 juta ton dari berbagai sumber termaksud juga akan mengoptimalisasikan produksi gula pasir dan komoditas yang mengalami penurunan yaitu telur ayam ras, daging ayam ras, dan komoditas yang relatif stabil yaitu daging sapi.

Kasatgas Pangan Polri BJP Whisnu Hermawan Februanto menyampaikan, ada dua hal kondisi komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga sebagai berikut:
Pertama, komoditas minyak goreng minyakkita mengalami kenaikan harga 7,80 persen dari bulan lalu Rp 14.100 per liter menjadi Rp 15.200 perliter dengan HET Rp 14.000 perliter.

“Kenaikan harga minyak kita saat ini diindikasikan karena permintaan yang cukup tinggi dan perlambatan distribusi pasokan DMO minyak goreng, stock indikatif minyak goreng rakyat 629,16 ribu ton dengan kebutuhan masyarakat 422 ribu ton per bulan untuk ketahanan stok saat ini cukup untuk kurang lebih 1,49 bulan,” ungkapnya.

Kedua ujarnya, komoditas beras medium mengalami kenaikan harga 3,54 persen dari bulan lalu Rp. 11.300 per kg harga rata-rata nasional beras medium saat ini Rp 11.700 per kg, dengan HET Rp. 9.450 per kg, stock indikatif kebutuhan masyarakat 112 ribu ton/bulan untuk ketahanan stock saat ini cukup untuk kurang lebih 4,4 bulan.

REDAKSI

Terima kasih