TEGAS.CO., KENDARI – Upaya mencegah potensi konflik sosial di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terus dilakukan. Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berkomitmen menjaga keamanan, ketertiban dan kedamain sebelum, saat dan setelah Pemilu.
Satuan tugas (Satgas) Perlindungan Masyarakat (Linmas) Pemilu yang dibentuk Gubernur telah diejawantahkan Satpol PP Sultra dengan mengkoordinir Satgas Linmas tingkat kabupaten, kecamatan sampai kelurahan/desa yang akan menugaskan dua petugas Linmas di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Informasi itu disampaikan Kepala Satuan (Kasatpol) PP Sultra Hamim Imbu didampingi Kepala Bidang (Kabid) Linmas Satpol PP Sultra Ayub saat ditemui di kantornya, kemarin.
Ia mengatakan, ribuan Linmas yang sudah dilatih akan dipilih dan ditugaskan untuk menjaga keamanan di setiap TPS.
Proses perekruten Linmas TPS, kata dia, tentu dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa/kelurahan. Namun adhoc KPU itu harus berkoordinasi dengan kepala desa yang menjabat sebagai Ketua Satgas Linmas Desa. Karena yang menyiapkan petugas Linmas terlatih adalah Satgas Linmas.
“Jadi di bidang Linmas, dalam pasal 8 yaitu penyelenggara Linmas adalah kepala daerah dan kepala desa. Gubernur membentuk Satgas provinsi, Bupati/Wali Kota membentuk Satgas kabupaten/kota dan seterusnya. Jadi untuk tidak terjadi benturan di tingkat desa, maka PPS berkoordinasi dengan kepala desa untuk menentukan petugas Linmas TPS pemilu tahun 2024,” tambah Ayub.
Pada prinsipnya kata dia, Satpol siap mengawal pemilu yang berlangsung secara bebas, rahasia, jujur dan adil. Sehingga tercipta suasana yang tertib di masyarakat.
“Pada persiapan Pemilu, kami pastikan bahwa petugas Linmas yang direkrut untuk mengamankan TPS sudah dilatih. Setidaknya 8 ribuan Linmas yang sudah dilatih.
Ia mengungkapkan Satpol PP berencana menggelar pasukan bersama di bawah kepemimpinan Pj gubernur. Tentu dengan mengundang perguruan tinggi, Kemenkumham, Dinas Pendidikan, Remaja Masjid dan pihak lainnya. Sehingga bisa menyukseskan pesta demokrasi yang merupakan cara untuk mewujudkan suatu harkat martabat bangsa ketika memilih pemimpin.
Dia menambahkan, Satpol PP diberikan kewenangan sesuai tugasnya; menegakkan regulasi dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Misalnya, menghadapi demonstrasi 26 September yang memperingati tewasnya dua mahasiswa UHO. Satpol PP langsung masuk ke kawasan kampus menemui mahasiswa.
“Di sana, saya menemui mahasiswa. Pak Pj Gubernur juga masuk ke kampus, ingin membantu menciptakan suasana damai. Beliau diterima dengan bagus, bahkan beliau akan berkunjung ke makam dua mahasiswa yang gugur saat demonstrasi 26 September 2019. Artinya bahwa beliau itu ingin meretas semua nilai-nilai yang komplit,” katanya.
Menurutnya, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo tepat memilih Komjen Pol (Purn). Dr (HC). Andap Budhi Revianto, S.I.K, M.H memimpin Sultra. Sebab Pj Gubernur bersikap netral di pemilu. Bila ada ASN yang menyatakan berlebihan bila melaksanakan apel pukul 07.15 pagi seperti aparat kepolisian, bagi dia, itu baru belajar sebagai ASN. Bagi dia ASN dan Polri yang membedakan hanya senjata. Yang jelas ASN dan polisi sama-sama bekerja sama mengerjakan stabilitas daerah.
REDAKSI