Tegas.co, Kendari – DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima rancangan peraturan daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sultra tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah atau Perda.
Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 diterima setelah tujuh fraksi DPRD, yaitu Nasdem, Gerindra Indonesia Maju, Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, PKS Kebangkitan Bangsa, dan Partai Bulan Bintang (PBB) bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Sultra membahas pelaksanaan APBD 2024 selama dua hari, Kamis (27/6/2925 dan hari ini, Senin (30/6/2025).
Namun untuk perbaikan pelaksanaan APBD ke depan, tujuh fraksi DPRD menyampaikan catatan. Salah satunya Marsudi dari Fraksi PKS Kebangkitan Bangsa. Ia menyarankan Pemprov Sultra memperbaiki belanja anggaran daerah supaya bisa kembali mendapatkan opini WTP tanpa banyak diberi catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
“Kita perbaiki cara belanja kita supaya tidak lagi WTP-nya ada catatan-catatan tapi WTP murni,” katanya.
Tetapi selama dua hari membahas pertanggungjawaban APBD 2024, fraksi dewan menyoroti pendapatan daerah yang stagnan di angka Rp4 triliun.
“Fokus kita ke depan sebagaimana yang kita juga diskusikan kemarin sama-sama Pak Gubernur dan beberapa pimpinan OPD yang hadir untuk kita genjot ke depan ini bagaimana sumber-sumber pendapatan daerah kita di masing-masing sektor ini bisa kita tingkatkan bersama-sama,” ujar Ketua Fraksi PBB, Abdul Halik.
Sementara itu, Uking Djasa dari Fraksi Golkar menyoroti beberapa OPD kiranya agar memaksimalkan kinerjanya menambah pendapatan asli daerah karena selama ini Pemprov masih bergantung pada dana transfer pusat sebesar 60 persen.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Laode Frebi Rifai setuju apa yang diutarakan beberapa fraksi dewan terkait pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, lebih ditingkatkan lagi guna membiayai pembangunan daerah seperti memperbaiki jalan provinsi yang rusak.
“Ada kurang lebih 500 kilometer jalan provinsi yang kondisinya rusak berat dan ringan kalau kita tidak tingkatkan PAD maka akan tidak akan selesai lima tahun ke depan. Menjadi perhatian satu tahun ke depan kita untuk mengevaluasi peningkatan pendapatan termasuk belanja daerah kita,” katanya.
Redaksi
Komentar