
KENDARI, TEGAS.CO – Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, meminta seluruh kepala satuan pendidikan tingkat menengah di 17 kabupaten/kota se-Sultra untuk menyelaraskan program pendidikan daerah dengan kebijakan strategis nasional, agar pelaksanaan program menjadi efektif dan berdampak nyata bagi peserta didik.
“Kepala sekolah wajib mendukung dan menyelaraskan program daerah dengan kebijakan strategis nasional agar pelaksanaannya efektif dan berdampak nyata bagi peserta didik,” tegas Gubernur.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan yang diikuti oleh para kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta se-Sultra. Acara tersebut digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin (27/10/2025).
Gubernur menekankan agar tujuh program unggulan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi acuan utama seluruh kepala sekolah. Selain itu, mereka juga harus mendukung program strategis nasional yang ada di Sultra, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, Revitalisasi Pendidikan, serta Digitalisasi Pendidikan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengingatkan pentingnya penyamaan persepsi antar kepala sekolah agar seluruh kebijakan pendidikan berjalan searah dan konsisten. Ia juga mendorong optimalisasi fasilitas pendidikan guna meningkatkan kecerdasan, kreativitas, dan karakter peserta didik.
Terkait kebijakan internal, Gubernur menyoroti perlunya pemerataan bantuan pendidikan yang harus disesuaikan dengan jumlah siswa dan beban kerja masing-masing sekolah. Ia menekankan, porsi antara pelayanan pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik harus seimbang.
Terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah, Gubernur menekankan bahwa akan dilakukan berdasarkan profesionalisme, integritas, dan kompetensi, serta sesuai regulasi yang berlaku. Kepala sekolah juga diingatkan untuk menjadi teladan bagi guru dan peserta didik.
“Tidak boleh ada kesenjangan kesejahteraan antar guru. Ini akan menjadi bahan evaluasi pemerintah provinsi untuk memastikan keadilan dan pemerataan kesejahteraan di sektor pendidikan,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra di bawah kepemimpinan Andi Sumangerukka dan Hugua menegaskan komitmen untuk memperkuat koordinasi lintas satuan pendidikan serta mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih berkeadilan, adaptif, dan berdaya saing tinggi di seluruh wilayah Sultra.
Tim Redaksi