KENDARI, TEGAS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menunjukkan solidaritasnya dengan mengalokasikan dana bantuan sebesar Rp1,5 miliar bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Bantuan kemanusiaan ini bersumber dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemprov Sultra, di mana setiap provinsi terdampak akan menerima alokasi senilai Rp500 juta.
Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Potensi Kerawanan Menjelang dan Pasca Natal 2025 serta Tahun Baru 2026 (Nataru), yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (8/12/2025).
Selain bantuan resmi Pemprov, Gubernur Andi Sumangerukka juga menyatakan akan memberikan donasi secara pribadi dan secara khusus mengajak para Bupati dan Wali Kota, serta seluruh masyarakat Sultra untuk menyisihkan kelebihan hartanya dan berdonasi bagi para korban.
Sebagai wujud dukungan moral, Gubernur juga mengajak seluruh peserta rakor untuk menundukkan kepala dan mendoakan masyarakat di ketiga provinsi yang terdampak bencana.
“Semoga masyarakat Sumut, Sumbar, dan Aceh diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Semoga kondisi di sana segera pulih,” ujarnya penuh harap.
Dukungan logistik pun datang dari TNI AU. Komandan Lanud Haluoleo, Kolonel Pnb Tarmuji Hadi Susanto menegaskan, kesiapan pihaknya dalam mendukung pendistribusian bantuan.
“Kami sudah menyiapkan satu pesawat Hercules. Siapapun yang ingin menyalurkan bantuan kemanusiaan, dalam bentuk apapun, dapat membawanya ke Lanud Halu Oleo dan kami akan mengantarkannya,” tutur Kolonel Tarmuji.
Dalam rakor yang sama, BMKG memaparkan prediksi peningkatan curah hujan di wilayah Sultra, yang diperkirakan terjadi pada periode akhir Desember 2025 hingga Mei 2026.
Menanggapi hal ini, Gubernur Andi Sumangerukka meminta seluruh pihak, terutama Bupati dan Wali Kota, untuk bersikap proaktif dalam melakukan langkah kontingensi dan peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi.
Gubernur bahkan memberikan penekanan keras kepada kepala daerah. “Kita tidak meminta, tetapi apabila nanti terjadi bencana hidrometeorologi di Sulawesi Tenggara, maka tidak boleh ada kepala daerah yang meninggalkan daerahnya, terutama daerah yang terdampak. Kalau perlu saya akan menginap di wilayah tersebut,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi, termasuk BMKG, BPBD, Basarnas, Bulog, serta unsur kesehatan dan perhubungan, yang menyampaikan kesiapan masing-masing dalam menghadapi Nataru dan potensi bencana.
Sebagai tindak lanjut, unsur pimpinan Forkopimda bersepakat untuk segera menyusun prosedur tetap (Protap) kewilayahan, membentuk organisasi satgas, serta membentuk wadah komunikasi sinergis untuk memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan daerah.
Publiser: Mas’ud