TEGAS.CO,. KALIMANTAN SELATAN – Denyut ekonomi desa sering kali tertidur di balik tumpukan buku kas yang tak rapi dan regulasi yang tak dipahami. Namun, Desa Panggung Baru di Kabupaten Tanah Laut enggan terus terjebak dalam pusaran itu. Alih-alih membiarkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mereka berjalan bak kapal tanpa kompas, desa ini memilih merombak total mesin keuangannya.
Pada Kamis (16/04), balai desa setempat riuh oleh sebuah agenda tak biasa. Sederet akademisi Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala) datang membawa misi penyelamatan. Melalui skema pendampingan dua jalur yang bergerak serentak, mereka membongkar kebiasaan lama BUMDes, menyuntikkan napas profesionalisme agar “raksasa ekonomi” yang selama ini tertidur bisa bangkit dan menopang ketahanan pangan warganya.
Misi pengabdian masyarakat dari Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan ini berangkat dari satu keresahan mendasar.
Koordinator Program Studi, M. Riduan Abdillah, S.E., M.Si., Akt., CA., dalam sambutannya menegaskan bahwa desa menyimpan potensi raksasa yang kerap luput dari perhatian.
”Kalau dikelola dengan baik, BUMDes bisa menjadi tulang punggung ekonomi desa. Ini bukan hanya soal usaha semata, tapi bermuara pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara utuh,” tegas Riduan di hadapan para pengurus desa.
Sadar bahwa membenahi organisasi sebesar BUMDes tak bisa dilakukan setengah hati, Politala menerjunkan dua tim pakar sekaligus untuk membedah dua urat nadi utama: fondasi kelembagaan dan akuntabilitas keuangan.
Tim 1, yang membedah sektor hulu atau kelembagaan, dikawal langsung oleh Anto Andreawan, S.E., M.Si., beserta tim. Anto menyoroti pergeseran krusial status BUMDes pasca-terbitnya UU Cipta Kerja dan PP 11 Tahun 2021. BUMDes kini telah resmi menyandang status berbadan hukum, yang menuntut perubahan drastis dalam cara kerjanya.
”Artinya, pengelolaannya tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional. Harus ada tata kelola yang jelas, akuntabel, dan selaras dengan regulasi,” ujar Anto memperingatkan. Tanpa struktur organisasi yang kokoh, BUMDes akan kesulitan mengakses permodalan dan kemitraan di level yang lebih tinggi.
Jika Tim 1 bertugas merapikan struktur, giliran Tim 2 yang mengamankan sektor hilir, yakni wilayah operasional dan pembukuan. Dipandu oleh pemateri utama Haris Reza Fathony, S.Akun., M.Ak., tim ini mengurai benang kusut administrasi keuangan.
Bagi Haris, ketertiban mencatat setiap transaksi adalah benteng utama melawan penyimpangan. “Administrasi yang rapi memiliki dampak positif yang esensial, salah satunya mencegah fraud (kecurangan) dengan meminimalisir risiko lewat pencatatan yang jelas,” papar Haris.
Ia menjabarkan bahwa transparansi pembukuan tak hanya meningkatkan partisipasi warga, tapi juga mengunci kepercayaan pihak ketiga seperti bank saat BUMDes mengajukan modal.
Satu sorotan strategis yang dibawa dalam kolaborasi ini adalah penyelarasan laju BUMDes dengan target swasembada pangan. Haris memaparkan regulasi terbaru, yakni Kepmendes PDT Nomor 3 Tahun 2025, yang mendorong penggunaan Dana Desa untuk program ketahanan pangan.
Di titik inilah BUMDes Panggung Baru diarahkan untuk menangkap peluang. Desa didorong untuk tidak sekadar membelanjakan dana, tetapi memutarnya menjadi unit usaha produktif mulai dari distribusi pupuk, penanganan pasca-panen, hingga merancang tata kelola lumbung pangan desa yang mandiri
Ikhtiar akademis ini tak bertepuk sebelah tangan. Muhammad Syafitri, Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Panggung Baru yang hadir mewakili Kepala Desa, menyebut pendampingan ini layaknya oase di tengah dahaga warga akan tata kelola yang mumpuni.
”Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut. Terkait BUMDes, kita akhirnya bisa berdiskusi langsung tentang bagaimana tata cara mengelola keuangan dengan benar, amanah, dan terhindar dari kesalahan administrasi,” ungkap Syafitri.
Bagi masyarakat Panggung Baru, forum pendampingan ini membuktikan bahwa tertib administrasi bukanlah sebuah garis finis. Ia adalah landasan ancang-ancang menuju kemerdekaan finansial, memastikan bahwa setiap rupiah yang jatuh ke tanah desa, dikelola oleh orang desa, demi kemakmuran desa itu sendiri.
Publisher: Yusrif