TEGAS.CO., SULAWESI TENGGARA – Konsorsium Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyurati presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (7/10/2020).
Surat tersebut dibuat atas desakan massa aksi Konsorsium Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu saat menggelar aksi di gedung paripurna DPRD Sultra.
Massa yang berjumlah sekitar 50 orang ini mendatangi gedung utama DPRD Sultra yang sedang dilaksanakan paripurna APBD P 2020.
Sontak Ketua DPRD Sultra, H. Abdurrahman Shaleh, SH. M.Si mengskorsing rapat paripurna tersebut dan menerima massa aksi di gedung itu.
Dalam pertemuannya bersama massa aksi Abdurrahman Shaleh di dampingi wakil ketua, Herry Asiku, Ketua sekertaris Komisi III, Suwandi dan Aksan Jaya Putra serta sejumlah anggota DPRD Sultra lainnya.
Para pihak, baik massa aksi maupun DPRD Sultra sepakat untuk menyurati Jokowi dengan menolak Omnibus Law yang disebut-sebut undang-undang “Cilaka” yang telah ditetapkan sebelumnya.
Surat itu dibuat secara bersama-sama yang ditanda tangani ketua dan sejumlah anggota DPRD Sultra serta pihak Konsorsium Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu.
Surat tersebut dikirim melalui faxmail. Sebelum di fax, ketua didampingi sejumlah wakil ketua dan anggota DPRD Sultra membacakan isi surat tersebut.
“Dengan ini kami terima massa aksi dan dengan surat ini kita akan kirim kepada presiden Jokowi,”demikian penggalan surat yang dibacakan ketu DPRD Sultra.
MAS’UD