TEGAS.CO., KENDARI – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun Lio membuka secara resmi kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) inklusi dan literasi keuangan di Aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Kamis (13/4/2023)
Monev inklusi dan literasi keuangan tahun ini mengangkat tema “Mendorong Inklusi Keuangan yang Berkualitas Melalui Pendalaman dan Penguatan Literasi Keuangan”.
Hadir dalam acara tersebut, Tim Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretaris Kabinet RI, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sultra, Deputi Direktur Akses Keuangan Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan RI.
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Prov. Sultra, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Prov. Sultra, Kepala Biro Perekonomian Sultra, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten dan Kota se-Sultra, Sekdis Ketapang Sultra dan pejabat terkait.
Sekda Sultra Asrun Lio mengatakan, isu akses keuangan telah menjadi perhatian secara nasional. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden terkait target capaian inklusi keuangan sebesar 90 persen di tahun 2024 dan Peraturan Presiden nomor 114 tahun 2020 tentang Strategis Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
Lanjut Sekda, percepatan akses keuangan di daerah menjadi salah satu strategis dalam mendukung pemulihan perekonomian indonesia dan pencapaian target literasi dan inklusi keuangan.
Setiap peningkatan 1 persen dari kedua indeks literasi keuangan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) sebesar 0,16 persen.
“IPM Provinsj Sultra mengalami peningkatan yang semula 71,66 pada tahun 2021 menjadi 72,23 persen pada tahun 2022, dengan ukuran kesejahteraan mencakup tiga aspek utama pembangunan manusia yaitu; Pertama, Kesehatan (harapan hidup), Kedua, Pendidikan (Pengetahuan), Ketiga Ekonomi (standar hidup layak),” kata Sekda.
Sekda mengatakan, dalam pencapaian tersebut masih dapat ditingkatkan melalui peran dan penguatan dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai Forum Koorinasi Antara Pemerintah, OJK, lembaga jasa keuangan dan stakeholders terkait untuk peningkatan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera
“Selain itu, perlu juga kami sampaikan bahwa dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di Sultra, hanya 6 Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Utara, serta Kabupaten Kolaka Timur,” ujar Sekda.
Melalui kesempatan ini, Sekda berharap bersama OJK, Pemerintah Kabupaten/Kota serta semua pihak agar dapat mendorong pembentukan TPAKD pada pemerintah daerah.
“Sehingga dapat mengatasi rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat, akses terbatas ke layanan keuangan, terutama di daerah terpencil, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya inklusi keuangan bagi pembangunan ekonomi daerah,” tutup Sekda.
Sementara itu, Kepala OJK Sultra Arjaya Dwi Raya menjelaskan, berdasarkan hasil Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan oleh jasa keuangan pada tahun 2022 terdapat 14.634 responden di 3 tempat di Provinsi Indonesia, tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional sebesar 49,68 persen dan 85 persen untuk inklusi.
“Secara khusus Sultra indeks privasi orang sebesar 31,90 persen cukup jauh di tingkat nasional. Salah satu kemajuan dari TPAKD adalah untuk mendorong program kredit atau pembiayaan melalui rentenir, yaitu skema pembiayaan proses cepat dan berbiaya rendah,” katanya.
Perkembanga industri jasa keuangan di Sultra di bawah pengawasan OJK, untuk usaha Perbankan Sultra per Februari 2023 meningkat menjadi sebesar 44,5 triliun atau tumbuh sebesar 10,6 persen baik di tahun lalu atau year on year, jumlah investor pasar modal posisi Januari 2023, Sultra mengalami pertumbuhan positif sebesar 280.12 investor tumbuh 44,12 persen year on year.
REDAKSI