TEGAS.CO., KENDARI – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Lukman Abunawas merangkap Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Sultra mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra sangat serius mengupayakan penurunan stunting. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Hal itu dia sampaikan saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sultra Tahun 2023 yang diselenggarakan BKKBN Sultra, di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (24/8/2023).
Lukman Abunawas mengungkapkan, menurut survei SSGI (Survey Status Gizi Indonesia) tahun 2021 Sultra merupakan satu dari 12 provinsi dengan prevalensi angka stunting tertinggi di Indonesia, atau secara nasional berada di urutan ke-5 dengan kasus Stunting sebesar 30,2 persen dan tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 27,7 persen, ini menempatkan Sultra berada di urutan ke-9.
Sedangkan jika dilihat data per Kabupaten/ Kota, maka yang tertinggi berada di Kabupaten Buton Tengah sebesar 41,6 persen, ini berarti hampir setengah dari balita yang ada di Kabupaten Buton Tengah terindikasi Stunting, sedangkan yang terendah adalah Kota Kendari sebesar 19,5 persen.
“Target kita sangat jelas, Target yang sudah ditetapkan secara nasional menjadi 14 persen pada Tahun 2024 Jadi kita masih perlu kerja kolaboratif dan melibatkan semua unsur,” ungkapnya.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo, mengatakan, pembangunan keluarga adalah pondasi utama tercapainya kemajuan bangsa.
Hasto menjelaskan, berdasarkan Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Sunting dan Strategis Nasional dalam percepatan penurunan stunting yakni tujuannya adalah menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dan menikatkan akses air minum dan sanitasi.
Dia menyebutkan, ada tiga penekanan yakni pertama, persiapan untuk pengukuran di bulan September untuk melihat berapa angka stunting sekarang ini sehingga perlu banyak persiapan. Kedua, mencegah serta tidak hanya sekedar mengatasi yang sudah stunting tapi mencegah lahirnya stunting baru maka peran Kanwil Kemenag Sultra untuk melakukan skrining pranikah.
“Ketiga mendorong untuk penyerapan anggaran karna waktunya tiga setengah bulan harus sukses penyerapan anggaran sampai ke rakyat,” jelasnya.
Kegiatan rapat koordinasi dirangkaikan penyerahan Piagam Penghargaan Lomba Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Sultra tahun 2023 yaitu Juara I dari Kampung KB Dahlia Kabupaten Kolaka, Juara II dari Kampung KB Rumah Sama Mola Utara Kabupaten Wakatobi, dan Juara III dari Kampung KB Jabal Nur Kabupaten Kolaka Utara.
Kenudiabn penandatanganan perjanjian kerjasama antara Perwakilan BKKBN Sultra dengan Kanwil Kemenag Sultra tentang Program Pembangunan KB pada satuan pendidikan.
REDAKSI