SULAWESI TENGGARA, TEGAS.CO – Di balik dinding megah gedung DPRD, sebuah pertanyaan tajam mengemuka. Rapat pembahasan Laporan Semester I APBD 2025 dan Prognosis Perubahan APBD menjadi arena debat panas yang mengguncang akal sehat publik. DPRD Sultra, menyuarakan keresahan yang mewakili ribuan warga: ke mana perginya anggaran yang dinolkan.
Menurut dewan, informasi dari jajaran pemerintah daerah menyebutkan bahwa anggaran “sudah tidak ada” atau “dinolkan”. Sebuah pengakuan yang janggal, mengingat pembahasan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) semestinya mencerminkan komitmen yang telah disepakati bersama.
Kejadian ini tidak hanya menunjukkan ketidakberesan administrasi, tetapi juga menyingkap kerentanan moral dalam tata kelola pemerintahan. Dewan mempertanyakan, apakah DPA bisa segera ditetapkan jika anggaran yang sudah disepakati mendadak “dinolkan”?
Ia menuntut penjelasan yang jujur terkait belanja yang telah dibahas dan disepakati bersama.
Lebih jauh, dewan menyinggung isu “Kebijakan gubernur” yang seolah menjadi pembenaran di balik setiap kebijakan anggaran.
Ia menantang jajaran pemerintah daerah untuk berani buka suara, bukan bersembunyi di balik alasan-alasan yang tidak masuk akal.” Ini Amanah Rakyat”
Baca juga
https://tegas.co/2025/08/12/dprd-sultra-bahas-realisasi-apbd-2025-yang-baru-tercapai-30/
https://tegas.co/2025/08/13/kpk-bongkar-2-266-paket-pengadaan-langsung-di-pemprov-sultra-ta-2025/
Ia menegaskan tidak memiliki kepentingan untuk memihak. Pernyataannya itu seolah menjadi kritik bagi pejabat-pejabat lain yang kerap memanfaatkan penganggaran untuk memoles citra, sementara substansi kinerja mereka cacat.
Apa yang terjadi di DPRD Sultra ini bukan sekadar masalah teknis anggaran. Ini adalah cermin dari keretakan kepercayaan publik terhadap birokrasi.
Banyak kegiatan yang di nolkan merupakan hilangnya harapan masyarakat. Anggaran itu seharusnya bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan amanah yang harus dijalankan.
Jika proyek-proyek yang telah dibahas dan disepakati bersama bisa “dihilangkan” begitu saja, lalu apa gunanya proses pembahasan anggaran yang panjang dan melelahkan?
Ternyar, Debat panas antar eksekutif dan legislatif Sulawesi Tenggara berujung ancaman pelaporan ke penegak hukum akibat ketersinggungan salah satu pihak.
PUBLISHER: MAS’UD
Komentar